KUNINGAN Kembali Raih WTP, Bupati Dian: Hasil Kerja Keras Seluruh Jajaran
BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Kuningan berhasil meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini menjadi prestasi penting setelah pada tahun sebelumnya Kabupaten Kuningan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Firman Nurcahyadi, kepada Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., di Bandung, Kamis (25/6/2026).
Raihan WTP tersebut menandai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam melakukan berbagai pembenahan tata kelola keuangan selama satu tahun terakhir. Melalui perbaikan sistem, penguatan pengawasan, serta tindak lanjut atas rekomendasi BPK, opini WDP yang diterima pada LKPD Tahun Anggaran 2024 berhasil ditingkatkan menjadi WTP.
Plh. Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Firman Nurcahyadi, mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi.
“Ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Firman.
Menurutnya, keberhasilan tersebut mencerminkan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah sekaligus menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dengan BPK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Firman menambahkan, laporan keuangan yang tersusun dengan baik akan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan pengambilan kebijakan, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Dengan terselesaikannya laporan keuangan ini, pemerintah daerah akan lebih mudah melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, pemeriksaan laporan keuangan dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) guna memastikan proses pemeriksaan berlangsung secara profesional, independen, objektif, dan berkualitas. Penilaian opini BPK sendiri didasarkan pada empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
Sementara itu, Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., yang hadir didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan Deden Kurniawan Sopandi yang juga menjabat sebagai Plt. Inspektur, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.
Menurutnya, keberhasilan meraih kembali opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang secara konsisten melakukan pembenahan tata kelola keuangan.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras, bersinergi melakukan pembenahan, serta disiplin menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama untuk masyarakat Kabupaten Kuningan,” ujar Dian.
Bupati menegaskan bahwa keberhasilan tersebut diraih melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Berbagai evaluasi dan perbaikan sistem dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Kuningan kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas seluruh jajaran SKPD, aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Kuningan, serta dukungan penuh DPRD dan masyarakat,” tuturnya.
Meski demikian, Dian menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar berdampak langsung pada efektivitas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, S.E., yang turut hadir dalam penyerahan LHP tersebut, juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan yang diraih Pemerintah Kabupaten Kuningan.
“Ini merupakan prestasi yang lahir dari kerja keras semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif. Kita tentu berharap capaian WDP pada tahun lalu cukup menjadi pengalaman dan tidak terulang kembali,” ujarnya.
Dengan kembali diraihnya opini WTP, Pemerintah Kabupaten Kuningan diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.***
