Komisi V DPR RI Dukung Pembangunan JLTS, Bupati Dian Optimistis Segera Terwujud
KUNINGAN – Harapan masyarakat Kabupaten Kuningan untuk segera memiliki Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) semakin menguat. Dukungan penuh dari Komisi V DPR RI terhadap proyek infrastruktur strategis tersebut menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan jalan yang digadang-gadang akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Dukungan tersebut disampaikan saat rombongan Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi rencana pembangunan JLTS di Kabupaten Kuningan, Kamis (18/6/2026). Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
Turut mendampingi Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., dalam kesempatan itu Wakil Bupati Kuningan Hj. Tuti Andriani, SH., M.Kn., Sekretaris Daerah U. Kusmana, S.Sos., M.Si., serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Bupati Dian menjelaskan, JLTS yang direncanakan memiliki panjang sekitar 9,5 kilometer merupakan kelanjutan dari Jalan Lingkar Timur Utara yang selama ini terbukti memberikan dampak positif terhadap konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan jalan lingkar tersebut akan menjadi jalur strategis yang mampu memperkuat aksesibilitas sekaligus membuka peluang investasi baru di berbagai sektor.
“Dengan dukungan dari pemerintah pusat dan Komisi V DPR RI, kami optimistis JLTS dapat segera direalisasikan. Infrastruktur ini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan pariwisata, perdagangan, dan sektor jasa di Kabupaten Kuningan,” ujar Dian.
Ia menambahkan, kebutuhan terhadap JLTS semakin mendesak seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kuningan, terutama pada akhir pekan maupun musim liburan.
Bupati menilai, kehadiran jalan lingkar baru tersebut akan membantu mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus memperluas akses menuju kawasan-kawasan potensial yang tengah berkembang.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai Kabupaten Kuningan memiliki prospek besar sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat. Karena itu, kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting untuk menunjang pertumbuhan daerah.
Menurut Huda, pembangunan JLTS merupakan langkah strategis agar perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi Kuningan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas infrastruktur.
Dalam pemaparannya, pihak Kementerian PUPR mengungkapkan terdapat dua opsi pembiayaan yang dapat digunakan untuk merealisasikan proyek tersebut. Skema pertama melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang memungkinkan pembangunan dilakukan lebih cepat dengan sistem multiyears. Adapun opsi kedua melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang direncanakan masuk dalam periode anggaran 2027 hingga 2029.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kuningan terus mempercepat penyelesaian pembebasan lahan sebagai salah satu syarat utama pelaksanaan proyek.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan, Putu Bagiasna, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14 miliar untuk menuntaskan kebutuhan lahan yang masih tersisa.
Selain itu, kebutuhan anggaran tambahan akibat penyesuaian desain maupun penanganan lereng akan diajukan melalui mekanisme anggaran perubahan.
Menanggapi dukungan yang diberikan pemerintah pusat dan DPR RI, Bupati Dian menegaskan komitmen Pemkab Kuningan untuk memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun teknis yang dibutuhkan.
“Kami akan menyelesaikan proses pembebasan lahan dan seluruh dokumen pendukung secepatnya. Semoga kolaborasi yang terjalin antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI dapat mempercepat terwujudnya JLTS sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
