Pemkab Kuningan Perkuat Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting
Kuningan – Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui koordinasi lintas sektor. Hal ini ditandai dengan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tuti Andriani, Senin (21/4/2026), di Gedung Sekretariat Daerah.
Rapat tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepala perangkat daerah, camat di wilayah lokus stunting, kepala puskesmas, Tim Penggerak PKK, hingga Tim Pendamping Keluarga (TPK). Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi untuk menyamakan langkah dalam menangani stunting secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa stunting masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama. Ia menekankan bahwa penanganan tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus melalui sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat.
Menurutnya, stunting merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi banyak faktor, seperti kondisi ekonomi, pola asuh, hingga lingkungan dan sanitasi. Karena itu, penanganannya harus menyentuh berbagai aspek melalui intervensi yang terintegrasi.
Pemkab Kuningan juga menetapkan lima kecamatan sebagai prioritas penanganan pada tahun 2026, yakni Cigandamekar, Garawangi, Selajambe, Cigugur, dan Cidahu. Penetapan ini diharapkan mampu membuat intervensi lebih fokus dan tepat sasaran.
Upaya yang dilakukan mencakup berbagai kelompok sasaran, mulai dari remaja putri hingga balita. Program yang dijalankan antara lain pemberian tablet tambah darah, pemenuhan gizi seimbang, pemeriksaan kesehatan rutin, serta edukasi pola hidup bersih dan sehat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, dr. Edi Martono, mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan di lapangan masih menemukan sejumlah persoalan kesehatan pada balita. Di antaranya anemia, berat badan tidak optimal, hingga penyakit penyerta seperti tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan, dan kelainan bawaan.
Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan stunting tidak hanya berkaitan dengan kekurangan gizi, tetapi juga faktor kesehatan lain yang memerlukan penanganan menyeluruh. Di sisi lain, pelaksanaan program juga menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran untuk pemeriksaan lanjutan dan belum optimalnya cakupan intervensi.
Selain itu, kesadaran masyarakat dinilai masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam memanfaatkan layanan kesehatan bagi anak. Oleh karena itu, peran kader TPK dan kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting agar intervensi di tingkat keluarga berjalan lebih efektif.
Rapat koordinasi ini juga menjadi forum evaluasi sekaligus penyelarasan program antar pemangku kepentingan. Dengan koordinasi yang semakin kuat, diharapkan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kuningan dapat memberikan hasil yang lebih maksimal dan berkelanjutan.***
