Bupati Kuningan Tekankan Transparansi dalam Seleksi Pejabat Tinggi Pratama
Kuningan — Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dalam proses uji kompetensi teknis pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau langsung pelaksanaan tahapan uji kompetensi berupa penulisan makalah dan wawancara yang digelar di SMP Negeri 1 Kuningan, Selasa (21/4/2026). Kegiatan ini diikuti oleh 67 pejabat eselon III dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta Kepala BKPSDM.
Dalam kesempatan itu, Bupati mengungkapkan bahwa saat ini terdapat empat posisi JPT Pratama yang masih kosong. Jabatan tersebut meliputi Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Ia juga mengingatkan bahwa kebutuhan pengisian jabatan strategis akan terus bertambah seiring adanya pejabat yang memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. Bahkan, dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan akan ada puluhan posisi eselon II yang harus diisi.
Bupati menegaskan bahwa seluruh proses seleksi harus berjalan objektif tanpa campur tangan pihak mana pun. Ia meminta Sekretaris Daerah untuk memastikan setiap tahapan berlangsung secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, hasil penilaian sepenuhnya berada di tangan tim seleksi dan didasarkan pada kompetensi peserta, baik dari aspek manajemen talenta maupun hasil uji teknis.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peserta yang mengikuti tahapan ini telah melewati proses seleksi administrasi yang ketat, sehingga yang tersisa merupakan kandidat terbaik.
Dalam arahannya, Bupati juga menekankan pentingnya menghadirkan pejabat yang memiliki kinerja tinggi, inovatif, dan berani melakukan terobosan. Ia berharap pejabat terpilih mampu menjawab berbagai tantangan daerah, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga persoalan stunting dan pembangunan infrastruktur.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang tidak hanya mempertahankan keadaan, tetapi mampu menghadirkan perubahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Melalui seleksi berbasis kompetensi yang transparan ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap dapat memperkuat birokrasi dengan sumber daya manusia yang profesional serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.***
