Kasus MBG di Kuningan Bukan Sekadar Brownies Basi, Tapi Alarm Gagalnya Sistem Pengawasan
Kuningan, 7 Oktober 2025 — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan kembali menuai sorotan tajam, menyusul temuan makanan berupa brownies basi dan berjamur yang diduga sempat dikonsumsi oleh sejumlah siswa di Kecamatan Luragung.
Aktivis sosial sekaligus pemerhati kebijakan publik, Wage Bajingan, menilai insiden ini bukan sekadar persoalan makanan kedaluwarsa, tetapi merupakan indikasi kegagalan sistem pengawasan dan kontrol mutu dalam pelaksanaan program MBG.
“Jangan anggap enteng! Ini bukan sekadar brownies basi. Ini menyangkut keselamatan anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat program. Pemerintah harus berani membuka mata dan membentuk tim investigasi khusus untuk mengungkap akar masalahnya,” tegas Wage, Senin (7/10).
Publik Bertanya: Di Mana Tim Investigasi?
Wage menilai langkah pemerintah yang hanya menutup sementara dapur produksi MBG di Luragung Landeuh dan menunggu hasil uji laboratorium belum cukup. Menurutnya, tindakan tersebut bersifat administratif dan tidak menyentuh persoalan mendasar.
“Pertanyaannya sederhana: apakah sudah dibentuk tim investigasi independen yang melibatkan unsur kesehatan, pengawasan pangan, dan masyarakat sipil? Jangan sampai penanganan kasus ini berhenti di klarifikasi sepihak dari dapur produksi,” ujarnya dengan nada tinggi.
Ia menegaskan bahwa transparansi publik harus menjadi prinsip utama, bukan sekadar formalitas. Masyarakat, kata Wage, berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian ini — mulai dari proses pengadaan bahan, produksi, distribusi hingga pengawasan gizi.
“Jangan Tunggu Ada Korban Baru Bergerak”
Dalam pernyataannya, Wage juga menyoroti pola reaksi pemerintah yang dianggap terlalu lamban dan hanya bertindak setelah kejadian terjadi.
“Kenapa harus menunggu anak-anak jatuh sakit dulu baru heboh? Seharusnya ada audit berkala, pengecekan mendadak, dan standar dapur yang ketat. Ini bukan proyek biasa — ini urusan perut dan kesehatan anak bangsa!” tegasnya.
Menurut Wage, kasus ini memperlihatkan lemahnya koordinasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan koordinator MBG di lapangan. Ia menilai perlunya evaluasi menyeluruh agar program tidak kehilangan kepercayaan publik.
Desakan Reformasi Sistem MBG
Wage mendesak Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, untuk segera membentuk tim gabungan lintas OPD dan melibatkan komite sekolah serta tokoh masyarakat sebagai bentuk investigasi terbuka sekaligus evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG.
“Kalau tidak segera dibentuk tim khusus, publik bisa menilai pemerintah tidak serius. Ini bukan soal politik, tapi soal tanggung jawab moral kepada anak-anak kita,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar hasil investigasi nantinya diumumkan secara terbuka kepada publik.
“Rakyat Kuningan berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang lalai, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana jaminan agar kasus serupa tidak terulang lagi,” pungkas Wage dengan nada geram.
Bongkar, Benahi, dan Selamatkan Niat Baik MBG
Kasus brownies basi di Luragung menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah agar memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Wage menegaskan, program MBG sejatinya memiliki niat baik, namun tidak boleh tercoreng oleh lemahnya sistem dan kelalaian pelaksana di lapangan.
“Selamatkan niat baiknya, tapi bongkar semua kelemahannya. Ini bukan waktunya diam — ini waktunya bertindak,” tutup Ichwan Wage.
